peraturan pemerintah tentang penambangan pasir laut

  • peraturan pemerintah secara tentang penambangan pasir laut

    instruksi presiden republik indonesia nomor 2 tahun 2002. tentang pengendalian penambangan pasir laut peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan ekspor pasir laut secara terintegrasi.

  • Dampak Penambangan Pasir Laut (Positif dan Negatif

    Oct 11, 2018· Dari pemaparan dua dampak, positif dan negatif, penambangan pasir laut ini, maka sudah saatnya pemerintah daerah, secara khusus yang berwenang dalam mengatur penambangan pasir laut, melakukan kajian ulang dalam menyikapi penambangan pasir laut

  • Juknis Pengawasan Pasir Laut WordPress

    tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut; 2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut Nomor: KEP.38/MEN/2008 tentang Sekretaris dan Sekretariat Tim c. Agar penambangan pasir laut dapat dilakukan secara baik dan benar serta

  • INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2

    TENTANG PENGENDALIAN PENAMBANGAN PASIR LAUT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan hasil penambangan pasir laut, perlu dilakukan pengendalian atas kegiatan penambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

  • INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2

    mengenai penataan dan pengawasan pelaksanaan sistem penambangan, pengusahaan, dan ekspor pasir laut secara terintegrasi. KEDUA: a. Menteri Dalam Negeri melakukan koordinasi mengenai aspek pemerintahan dengan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota di wilayah yang terdapat kegiatan penambangan, pengusahaan, dan ekspor pasir laut. b.

  • Menambang Pasir Laut Melanggar UU No. 27

    Menambang pasir laut melanggar UU RI nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Bisa dikenakan sanksi pidana penjara 2 5 tahun dan denda Rp 2 10 miliar.

  • KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33

    1. Pasir Laut adalah bahan galian pasir yang terletak pada wilayah erairan Indonesia yang p tidak mengandung unsur mineral golongan A dan/atau golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan. 2. Pengusahaan pasir laut adalah kegiatan ekonomi yang meliputi usaha pertambangan, pengerukan, pengangkutan dan ekspor pasir

  • INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2

    mengenai penataan dan pengawasan pelaksanaan sistem penambangan, pengusahaan, dan ekspor pasir laut secara terintegrasi. KEDUA: a. Menteri Dalam Negeri melakukan koordinasi mengenai aspek pemerintahan dengan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota di wilayah yang terdapat kegiatan penambangan, pengusahaan, dan ekspor pasir laut. b.

  • KKP Kementerian Kelautan dan Perikanan

    Dalam pelaksanaan Pengusahaan Penambangan pasir laut, Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 8 Agustus 2002, telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kelautan No. 33 tahun 2002 tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut untuk Kegiatan Pengusahaan Pasir Laut.

  • PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA MINERAL

    Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam

  • ANALISIS DAMPAK PENAMBANGAN PASIR LAUT

    mengenai penambangan pasir laut secara khusus yang didasarkan peraturan daerah tentang tata ruang laut dan pesisir. Pemerintah daerah juga perlu membuat suatu program dan penelitian untuk meminimalkan dampak negatif penambangan pasir laut. Kata kunci : penambangan pasir laut, rajungan, Kabupaten Serang.

  • (PDF) STRATEGI PENGELOLAAN PENAMBANGAN PASIR LAUT

    Prioritas alternatif strategi yang paling penting dalam pengelolaan penambangan pasir laut agar menjadi berkelanjutan adalah revisi kebijakan penambangan pasir laut

  • 20 Perusahaan Dapat Izin Ekplorasi Pasir Laut batampos.co.id

    batampos.co.id Isu akan kembali dibukanya kran ekspor pasir laut telah menyebabkan pengusaha di Kepri ramai-ramai mengajukan permohonan izin ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepri untuk mendapatkan lokasi penambangan pasir laut.Khusus untuk di wilayah Kabupaten Karimun sudah 20 perusahaan mendapatkan izin untuk melakukan

  • INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2

    berkaitan dengan kegiatan penambangan pasir laut dan tidak memberikan izin baru sesuai dengan kewenangannya masing-masing serta melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat berkaitan dengan kegiatan penambangan, pengusahaan dan ekspor pasir laut. KETIGA : Untuk melancarkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA

  • KAJIAN PERMASALAHAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL EKONOMI

    Rencana penambangan dan pengolahan pasir besi oleh PT. Jogja Magasa Mining (PT. JMM) untuk menghasilkan pig iron di Kabupaten Kulon Progo, DIY, ditolak sebagian masyarakat petani yang mengusahakan lahan tersebut, dengan alasan masalah lingkungan dan sosial ekonomi. Wilayah Kontrak Karya (KK) PT. JMM, termasuk PT.

  • (DOC) Tambang Pasir Erwin Rizal Academia.edu

    Academia.edu is a platform for academics to share research papers.

  • Pemerintah Akhirnya Izinkan Penambang Pasir Sungai Progo

    JoSS, BANTUL Pemerintah melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO) akhirnya mengizinkan kelompok penambangan rakyat untuk menggunakan mesin sedot dalam menambang pasir di sepanjang Sungai Serayu Opak.. Hal itu disampaikan oleh perwalikan penambang rakyat Bambang Kris usai melakukan audiensi dengan pejabat di kantor BBWSO

  • Penambangan Pasir Laut YouTube

    Nov 09, 2013· Beberapa peraturan pemerintah, Perda seakan tidak bergeming menghadapi mafia pasir laut. Video ini menyajikan bagaimana pasir laut di wilayah perairan batam masih dengan mudah bisa dieksplorasi

  • PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2010 TENTANG REKLAMASI DAN PASCATAMBANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 1 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

  • INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2

    TENTANG PENGENDALIAN PENAMBANGAN PASIR LAUT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan hasil penambangan pasir laut, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik

  • 20 Perusahaan Dapat Izin Ekplorasi Pasir Laut batampos.co.id

    batampos.co.id Isu akan kembali dibukanya kran ekspor pasir laut telah menyebabkan pengusaha di Kepri ramai-ramai mengajukan permohonan izin ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepri untuk mendapatkan lokasi penambangan pasir laut.Khusus untuk di wilayah Kabupaten Karimun sudah 20 perusahaan mendapatkan izin untuk melakukan eksplorasi.

  • Pemerintah Akhirnya Izinkan Penambang Pasir Sungai Progo

    JoSS, BANTUL Pemerintah melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO) akhirnya mengizinkan kelompok penambangan rakyat untuk menggunakan mesin sedot dalam menambang pasir di sepanjang Sungai Serayu Opak.. Hal itu disampaikan oleh perwalikan penambang rakyat Bambang Kris usai melakukan audiensi dengan pejabat di kantor BBWSO Yogyakarta.

  • PENGARUH PENAMBANGAN PASIR LAUT TERHADAP

    Penambangan dilakukan mulai tahun 2004 hingga 2015, dengan total produksi hingga Januari 2015 adalah 11.513.972 m 3 .Hasil penelitian menunjukkan hubungan yang kuat (r = 0,9835) antara penambangan pasir laut dengan peningkatan kekeruhan perairan Teluk Banten dengan persamaan regresi, y(x)= 90,8494 + 9,2392.10 -3 x 1,3059.10 -7 x 2 .

  • INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2

    berkaitan dengan kegiatan penambangan pasir laut dan tidak memberikan izin baru sesuai dengan kewenangannya masing-masing serta melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat berkaitan dengan kegiatan penambangan, pengusahaan dan ekspor pasir laut. KETIGA : Untuk melancarkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA

  • Pengusahaan Pasir Laut di Kabupaten Serang BADAN

    Pemerintah Kabupaten Serang dalam melaksanakan kebijakan pengusahaan kegiatan penambangan pasir laut di Kabupaten Serang telah memperhatikan dan didasarkan pada ketentuan yang berlaku, antara lain: Peraturan Bupati no. 8 tahun 2008 tentang Zonasi Pesisir dan Laut Utara Kabupaten Serang untuk kegiatan pasir laut. b)

  • (PDF) DAMPAK PENAMBANGAN PASIR TERHADAP KONDISI

    DAMPAK PENAMBANGAN PASIR TERHADAP KONDISI LAHAN DAN AIR DI KECAMATAN SUKARATU KABUPATEN TASIKMALAYA. 2001. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Tanggal 14 Desember 2001.

  • Hukum Pertambangan Pengetahuan tentang Hukum

    | Pengetahuan tentang Hukum Pertambangan di Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan No. 29/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan (“Permendag 29/2012”) mengatur mengenai ekspor Produk Pertambangan.

  • PERATURAN DESA TALISE NOMOR: 01/2028/PD-DT/VIII/2001

    1 PERATURAN DESA TALISE NOMOR: 01/2028/PD-DT/VIII/2001 TENTANG DAERAH PERLINDUNGAN LAUT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA HUKUM TUA DESA TALISE, Membaca: 1. Rencana Pembangunan dan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Talise Hasil musyawarah umum masyarakat Desa Talise tanggal14 Maret tentang Persiapan dan Penetapan Daerah Perlindugan Laut.

  • Pertambangan ~ Asraind

    Nov 20, 2012· Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang khususnya pada perikanan laut sangat dominan di Kabupaten Bangka mengingat Pulau Bangka yang

  • (DOC) ANALISIS HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN BAHAN

    USULAN PENELITIAN ANALISIS HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C PASCA ERUPSI GUNUNG MERAPI DI KALI CODE YOGYAKARTA A. Latar Belakang Sebagai sumber hukum tertinggi dalam melakukan pengelolaan dan pengusahaan terhadap sumber daya alam (SDA) di Indonesia adalah Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945.

  • (DOC) ANALISIS DEGRADASI PESISIR AKIBAT PENAMBANGAN PASIR

    ANALISIS DEGRADASI PESISIR AKIBAT PENAMBANGAN PASIR DI PESISIR WILAYAH TELUK BANTEN, KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN Oleh : Ayu Adi Justicea Mahasiswi Magister Ilmu Geografi, Universitas Indonesia [email protected] Abstrak Teluk Banten, merupakan wilayah pesisir dan laut yang masuk wilayah pantai utara Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

  • PROSES PENAMBANGAN PASIR DAN DAMPAKNYA TERHADAP

    Tulisan ini mempunyai latar belakang masalah tentang proses penambangan pasir yang menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif terhadap lingkungan. Masalah pokok yang dibahas adalah: Bagaimanakah proses penambangan pasir yang dilakukan di Desa Cikeusik Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka dan bagaimanakah dampak positif maupun dampak negatif yang ditimbulkan

  • UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PERTAMBANGAN

    1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan

  • PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

    17.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUAN BAB I setempat, pasir laut dan pasir tidak mengandung unsur mineral logam. 13.Usaha Pertambangan adalah